BAB I
PENDAHULUAN
Dunia mengenal Jepang sudah sejak Perang
Dunia I, di mana Jepang bergerak dengan kolonialismenya ke beberapa negara asia
seperti China dan Indonesia. Pergerakan kolonialisme Jepang tidak dapat di
pandang sebelah mata, karena tindak-tanduk Jepang di dasari oleh nyali yang
besar untuk bisa membuat negaranya di pandang sebagai salah satu negara dengan
kekuatan yang besar. Kepercayaan diri Jepang tersebut, tidaklah timbul karena
tanpa dukungan pemerintahan yang kuat dan persatuan masyarakat yang kuat,
karena di mata masyarakat internasional, Jepang merupakan negara yang sangat
menyatu dan masyarakatnya terlihat begitu percaya dengan pemerintahannya.
Jepang
merupakan negara yang sangat terlihat homogen, artinya hanya terlihat satu
ciri. Hal ini terlihat dari budaya keseniannya, budaya agamanya, dan etikanya
yang sangat mereka banggakan. Budaya inilah yang sangat berpengaruhi dalam
pembentukan pemerintahannya. Contohnya saja ketika masyarakat Jepang masih
mempertahankan bentuk kerajaan sebagai simbol pemerintahannya. Budaya menjadi
alat pemersatu bagi masyarakat Jepang, karena itulah menjadi sangat menarik
ketika melihat dan lebih mengenal bentuk pemerintahan, parlemen, dan konstitusi
Jepang di tengah adat istiadat yang masih di pertahankan oleh masyarakatnya.
Saat
ini, Jepang semakin kuat mempertahankan eksistensinya di dunia internasional baik
dalam perpolitikan dunia maupun ekonomi dunia. Jepang dengan sistem
pemerintahannya dan konstitusi negaranya terlihat berhasil dalam melindungi
masyarakatnya dari ancaman atau gangguan luar. Dari sisi perpolitikan, Jepang
bertahan dengan liberal-demokrasinya dan juga di sisi ekonominya, Jepang
bertahan dengan liberalnya. Namun, meskipun mereka sangat terbuka, keunikan
yang seperti yang kami paparkan sebelumnya, bahwa budaya mereka sangat kuat
mengakar di dalam kehidupannya dan dalam kebijakan-kebijakan negaranya.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
PERKEMBANGAN KONSTITUSI JEPANG
Konstitusi
Kekaisaran Jepang dari 1890
(disingkat sebagai "Konstitusi Meiji"), adalah hukum dasar negara
Jepang yang paling awal. Setelah Restorasi
Meiji ditetapkan pada 1868 ,
bentuk konstitusi Jepang menjadi konstitusional monarki
absolut berdasarkan Prusia
model. Akibatnya, Tenno
adalah penguasa tertinggi, dan pengikutnya di kabinet ,
yang Perdana
Menteri akan dipilih oleh Dewan
Penasihat . Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perdana
Menteri dan kabinetnya tidak selalu dipilih dari
anggota terpilih dari Diet.
Kemudian dilakukan Prosedur untuk
mengubah “Konstitusi Meiji" yang sebelumnya berlaku, sepenuhnya direvisi
menjadi Konstitusi baru seperti Konstitusi yang berlaku pada tanggal 3 Mei 1947 .
Konstitusi
(Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan
pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia,
dan penolakan perang. . Hal ini dinyatakan dalam nama "orang Jepang"
dan menyatakan bahwa "kekuatan berdaulat tinggal dengan orang-orang"
dan pemerintah adalah kepercayaan suci dari orang-orang, otoritas yang berasal
dari rakyat, kekuasaan yang dilakukan oleh wakil rakyat, dan manfaat yang
dinikmati oleh masyarakat. Bagian dari tujuan dari bahasa ini adalah untuk
membantah teori konstitusional sebelumnya bahwa kedaulatan tinggal di Kaisar.
Konstitusi menegaskan bahwa Kaisar hanyalah simbol dan bahwa ia berasal
"posisinya dari kehendak rakyat dengan siapa berada kekuasaan yang
berdaulat" (Pasal 1). Teks konstitusi juga menegaskan liberal doktrin hak
asasi manusia. In particular Article 97 states that Khususnya Pasal 97
menyatakan bahwa hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi ini kepada
orang-orang Jepang adalah buah dari perjuangan kuno manusia untuk bebas, mereka
telah selamat dari tes banyak menuntut ketahanan dan diberikan kepada generasi
ini dan masa depan dalam kepercayaan, yang akan diadakan untuk semua terhormat
waktu.
Konstitusi juga
menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan - badan legislatif (Diet atau
Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).
Diet, yaitu
parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan
satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari
Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Semua
rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia
20 tahun.
KONSTITUSI JEPANG
Diundangkan pada 3 November 1946
Mulai Berlaku Tanggal 3 Mei 1947[1]
|
Kami, orang Jepang, yang
bertindak melalui wakil-wakil kami yang terpilih di Diet Nasional, menetapkan
bahwa kita akan aman untuk diri kita sendiri dan keturunan kami buah
kerjasama yang damai dengan semua bangsa dan berkat-berkat kebebasan di
seluruh negeri ini, dan memutuskan bahwa tidak pernah lagi harus kita akan
dikunjungi dengan kengerian perang melalui tindakan pemerintah, apakah
menyatakan bahwa kekuatan berdaulat berada dengan orang-orang dan melakukan
tegas menetapkan Konstitusi ini. Pemerintah adalah kepercayaan suci dari
orang-orang, otoritas yang berasal dari rakyat, kekuasaan yang dilakukan oleh
wakil rakyat, dan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat. Ini adalah prinsip universal umat manusia
yang di atasnya Konstitusi ini didirikan. Kami menolak dan mencabut semua
konstitusi, hukum, tata cara, dan rescripts dalam konflik bersama ini.
Kami, orang Jepang,
perdamaian keinginan untuk semua waktu dan sangat sadar akan cita-cita tinggi
mengendalikan hubungan manusia, dan kita harus bertekad untuk menjaga
keamanan dan eksistensi, percaya pada keadilan dan iman bangsa-bangsa yang
mencintai perdamaian dunia. Kami keinginan untuk menempati tempat terhormat
dalam masyarakat internasional berjuang untuk pelestarian perdamaian, dan
pembuangan tirani dan perbudakan, penindasan dan intoleransi untuk semua
waktu dari bumi. Kami menyadari bahwa semua orang di dunia memiliki hak untuk
hidup dalam damai, bebas dari rasa takut dan ingin.
Kami percaya bahwa tidak
ada bangsa yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri saja, tetapi bahwa
hukum moralitas politik bersifat universal, dan bahwa ketaatan pada hukum
tersebut merupakan kewajiban atas semua bangsa yang akan mempertahankan
kedaulatan mereka sendiri dan membenarkan hubungan kedaulatan mereka dengan
bangsa lain.
Kami, orang Jepang, gadai
kehormatan nasional kita untuk mencapai cita-cita tinggi dan tujuan dengan
semua sumber daya kami.
BAB
I
KEKAISARAN
Pasal 1.
Kaisar harus simbol Negara dan kesatuan Rakyat, posisinya yang berasal dari
kehendak orang-orang dengan siapa berada kekuasaan yang berdaulat.
Pasal 2.
Takhta Imperial harus dinasti dan berhasil sesuai dengan Imperial House hukum
yang disahkan oleh Diet.
Pasal 3.
Saran dan persetujuan dari Kabinet akan diperlukan untuk semua tindakan
Kaisar dalam hal negara, dan Kabinet harus bertanggung jawab untuk itu.
Pasal 4. Kaisar hanya akan melakukan
tindakan seperti dalam hal negara sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi
ini dan ia tidak akan memiliki kekuasaan yang terkait dengan pemerintah.
Kaisar dapat mendelegasikan kinerja tindakan dalam hal negara yang mungkin disediakan oleh hukum.
Pasal 5.
Ketika, sesuai dengan Imperial House Hukum, Kabupaten yang didirikan, Bupati
harus melakukan tindakan-Nya dalam hal negara di Kaisar nama. Dalam hal ini,
ayat satu dari pasal sebelumnya akan berlaku.
Pasal 6. Kaisar akan mengangkat
Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Diet.
The Emperor shall appoint the Chief Judge of the Supreme Court as designated by the Cabinet. Kaisar harus menunjuk Hakim Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Kabinet.
Pasal 7 Kaisar, dengan saran dan
persetujuan dari Kabinet, akan melakukan tindakan-tindakan berikut dalam hal
negara atas nama orang:Berlakunya perubahan hukum konstitusi, order kabinet
dan perjanjian. Diet pertemuan tersebut. Pembubaran DPR. Proklamasi pemilihan
umum anggota Diet. Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara
dan pejabat lain sebagaimana diatur oleh hokum, dan kekuasaan penuh dan
kepercayaan dari Duta Besar dan Menteri. Pengesahan Amnesti umum dan khusus,
pergantian hukuman, panangguhan hukuman, dan pemulihan hak. Pengesahan
instrument ratifikasi dan dokumen diplomatic lainnya sebagiman diatur oleh
hokum. Menerima duta besar asing dan menteri. Kinerja fungsi seremonial
Pasal 8.
Properti Tidak dapat diberikan kepada, atau diterima oleh, Gedung Imperial,
juga tidak dapat hadiah dibuat darinya, tanpa otorisasi dari
Diet.
BAB
II
Penolakan
Perang
Pasal 9.
Aspiring tulus untuk sebuah perdamaian internasional yang didasarkan pada
keadilan dan ketertiban, orang-orang Jepang selamanya meninggalkan perang
sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai
sarana penyelesaian penyelesaian perselisihan internasional Untuk mencapai
tujuan paragraph sebelumnya, darat, laut, dan angkatan udara, seperti potensi
perang lainnya, tidak akan dipertahankan.Hak suara berkelahi negar tidak akan
diakui.
BAB
III
HAK
DAN KEWAJIBAN RAKYAT
Pasal 10.
Kondisi yang diperlukan untuk menjadi Jepang nasional harus ditentukan oleh
hukum.
Pasal 11.
Orang-orang tidak boleh dicegah dari menikmati hak-hak asasi manusia. Hak-hak
asasi manusia dijamin rakyat dengan Konstitusi ini harus diberikan pada
orang-orang ini dan generasi mendatang sebagai hak abadi dan terhormat.
Pasal 12.
Para kebebasan dan hak rakyat dijamin oleh Konstitusi ini harus dipelihara
oleh upaya konstan rakyat, yang harus mencegah adanya penyalahgunaan
kebebasan dan hak-hak ini dan selalu bertanggung jawab untuk memanfaatkan
mereka untuk kesejahteraan masyarakat.
Pasal 13.
Semua orang harus dihormati sebagai individu. Mereka hak untuk hidup,
kebebasan, dan mengejar kebahagiaan wajib, sejauh bahwa hal itu tidak
mengganggu kesejahteraan masyarakat, menjadi pertimbangan tertinggi dalam
legislasi dan dalam urusan pemerintah lainnya.
Pasal 14. Semua
orang adalah sama di mata hokum dan tidak aka nada diskriminasi dalam ekonomi
atau sosial hubungan politik karena ras, kepercayaan, jenis kelamin, status
sosial atau asal keluarga. Peer dan silsilah tidak diakui. Tidak ada hak istimewa akan menyertai suatu
penghargaan kehormatan, dekorasi atau perbedaan apapun, tidak akan ada
penghargaan tersebut berlaku seumur hidup di luar individu yang kini memegang
atau selanjutnya dapat menerima itu.
Pasal 15.
Orang-orang memiliki hak mutlak untuk memilih pejabat publik mereka dan untuk
memberhentikan mereka. Semua pejabat publik adalah pelayan seluruh masyarakat
dan bukan kelompok apapun di dalamnya.
Hak pilih universal dewasa dijamin berkaitan dengan pemilihan pejabat
publik. Dalam semua pemilihan, kerahasiaan pemungutan suara tidak boleh
dilanggar. Seorang pemilih tidak akan jawab, umum atau pribadi, untuk pilihan
ia telah dibuat.
Pasal 16.
Setiap orang berhak permohonan damai untuk ganti rugi kerusakan, untuk
menghilangkan pejabat publik, untuk mencabut, ditetapkannya atau perubahan
hukum, tata cara atau peraturan dan untuk hal-hal lainnya; tidak pula orang
yang ada di dalam setiap didiskriminasikan cara untuk mensponsori seperti
petisi.
Pasal 17.
Setiap orang bisa menuntut ganti rugi sebagaimana ditentukan oleh hukum dari
Negara atau badan publik, dalam hal ia telah mengalami kerusakan melalui
tindakan ilegal dari setiap pejabat publik.
Pasal 18.
Tidak ada orang yang harus diselenggarakan dalam belenggu apapun. Involuntary
perbudakan, kecuali sebagai hukuman untuk kejahatan, adalah dilarang.
Pasal 19
hati nurani. Kebebasan berpikir dan tidak boleh dilanggar.
Pasal 20.
Kebebasan beragama dijamin untuk semua. Tidak ada organisasi keagamaan harus
menerima hak dari Negara, maupun olahraga otoritas politik. Tidak seorangpun
akan dipaksa untuk mengambil bagian dalam, perayaan ritual kegiatan
keagamaan, atau praktek. Negara dan organ-organ perusahaan harus menahan diri
dari pendidikan agama atau kegiatan keagamaan lainnya.
Pasal 21 ekspresi.
Kebebasan berkumpul dan berserikat serta berbicara, pers dan semua bentuk
dijamin. Tidak ada sensor harus dipelihara, dan tidak kerahasiaan dari setiap
sarana komunikasi dilanggar.
Pasal 22.
Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan mengubah tempat tinggalnya
dan memilih pekerjaan untuk sejauh bahwa hal itu tidak mengganggu
kesejahteraan publik. Kebebasan semua orang untuk pindah ke sebuah negara
asing dan untuk melepaskan diri dari kebangsaan mereka harus terhormat.
Pasal 23. kebebasan
Akademik dijamin.
Pasal 24.
Perkawinan harus didasarkan hanya pada kesepakatan kedua jenis kelamin dan
harus dipelihara melalui kerjasama dengan persamaan hak suami dan istri
sebagai dasar. Sehubungan dengan pilihan pasangan, hak milik, warisan,
pilihan domisili, perceraian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
perkawinan dan keluarga, hukum akan berlaku dari sudut pandang martabat
individu dan kesetaraan penting dari jenis kelamin.
Pasal 25.
Semua orang berhak untuk mempertahankan standar minimum dan berbudaya hidup
sehat. Dalam semua bidang kehidupan, Negara harus menggunakan upaya untuk
promosi dan perluasan kesejahteraan sosial dan keamanan, dan kesehatan
masyarakat.
Pasal 26.
Semua orang berhak untuk menerima koresponden pendidikan sama dengan
kemampuan mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Semua orang wajib
memiliki semua anak laki-laki dan perempuan di bawah perlindungan mereka
menerima pendidikan biasa sebagaimana diatur oleh hukum. wajib belajar
tersebut harus bebas.
Pasal 27.
Semua orang harus memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja.
Standar untuk upah, jam, istirahat dan kondisi kerja lainnya harus ditetapkan oleh hukum. Anak-anak tidak boleh dieksploitasi.
Pasal 28.
Hak pekerja untuk berorganisasi dan untuk berunding dan bertindak secara
kolektif dijamin.
Pasal 29.
Hak untuk memiliki atau untuk menahan properti diganggu gugat. Properti hak harus ditetapkan oleh hukum,
sesuai dengan kesejahteraan publik. Milik pribadi dapat diambil untuk
kepentingan umum di atas hanya untuk itu kompensasi.
Pasal 30.
Orang-orang dikenakan pajak sebagaimana ditentukan oleh hukum.
Pasal 31.
Orang pun boleh dirampas hidup atau kebebasan, dan tidak ada hukuman pidana
lainnya dikenakan, kecuali sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
Pasal 32.
Tidak seorangpun boleh diingkari hak akses ke pengadilan.
Pasal 33.
Orang pun boleh ditangkap kecuali atas surat perintah yang dikeluarkan oleh
petugas pengadilan yang kompeten yang menentukan pelanggaran dengan mana
orang dibebankan, kecuali ia ditangkap, pelanggaran yang dilakukan.
34. Pasal Tidak seorang akan
ditangkap atau ditahan tanpa sekaligus diberitahu tentang tuduhan-tuduhan
terhadap dirinya atau tanpa hak istimewa langsung dari pengacara, atau ia
harus ditahan tanpa sebab yang memadai, dan atas permintaan dari setiap
tersebut menyebabkan seseorang harus segera ditunjukkan dalam pengadilan
terbuka di hadapannya dan kehadiran nasihatnya.
Pasal 35.
Hak semua orang untuk aman di rumah kertas mereka, dan efek terhadap entri,
pencarian dan kejang tidak akan terganggu kecuali atas surat perintah yang
dikeluarkan dengan alasan yang memadai dan khususnya menjelaskan tempat yang
akan dicari dan hal-hal yang akan disita, atau kecuali sebagaimana diatur
dalam Pasal 33. Setiap pencarian atau penyitaan harus dilakukan atas surat
terpisah yang dikeluarkan oleh petugas pengadilan yang kompeten.
Pasal 36.
The hukuman penyiksaan oleh pejabat publik dan hukuman kejam benar-benar
dilarang.
Pasal 37.
Dalam semua kasus pidana terdakwa harus menikmati hak untuk uji coba dan
publik cepat oleh pengadilan yang tidak memihak. Ia akan diizinkan kesempatan
penuh untuk memeriksa semua saksi, dan ia berhak proses wajib untuk
memperoleh saksi atas namanya dengan biaya umum. Setiap saat terdakwa harus
mendapatkan bantuan dari pengacara yang kompeten yang akan, jika terdakwa tidak
mampu untuk mengamankan yang sama dengan usahanya sendiri, akan ditugaskan
untuk penggunaannya oleh Negara.
Pasal 38.
Tidak seorangpun akan dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri.
Pengakuan yang dibuat di bawah paksaan, penyiksaan atau ancaman, atau setelah penangkapan atau penahanan yang berkepanjangan tidak akan diterima sebagai bukti. Tidak seorang akan dihukum atau dihukum dalam kasus di mana satu-satunya bukti adalah pengakuan terhadap dirinya sendiri.
Pasal 39.
Tidak seorangpun pidana bertanggung jawab atas suatu tindakan yang sah pada
saat itu dilakukan, atau dari yang ia telah dibebaskan, atau ia harus
ditempatkan dalam bahaya ganda.
Pasal 40, Setiap.
Orang dalam kasus dia dibebaskan setelah dia telah ditangkap atau ditahan,
dapat menuntut ganti rugi Negara sebagaimana ditentukan oleh hukum.
BAB
IV
PARLEMEN
Pasal 41.
Diet harus organ tertinggi kekuasaan negara, dan harus hukum pembuatan organ
tunggal Negara.
Pasal 42.
Diet terdiri dari dua Rumah, yaitu DPR dan House of dewan.
Pasal 43.
Kedua Rumah terdiri atas anggota yang dipilih, wakil dari semua orang.
Jumlah anggota tiap Dewan harus ditetapkan oleh hukum.
Pasal 44.
Kualifikasi anggota kedua Rumah dan pemilih mereka harus ditetapkan oleh
hukumNamun, tidak akan ada diskriminasi karena ras, kepercayaan, jenis
kelamin, status sosial, asal-usul keluarga, pendidikan, properti atau
pendapatan.
Pasal 45.
Masa jabatan anggota DPR harus empat tahun. Namun, istilah tersebut harus
dihentikan sebelum masa penuh dalam kasus DPR dibubarkan.
Pasal 46.
Masa jabatan anggota House of dewan harus enam tahun, dan pemilihan untuk
setengah anggota harus dilakukan setiap tiga tahun.
Pasal 47.
Distrik pemilihan, metode pemungutan suara dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan metode pemilihan anggota kedua Rumah harus ditetapkan oleh hukum.
Pasal 48.
Tidak seorangpun akan diizinkan untuk menjadi anggota dari kedua Rumah secara
bersamaan.
Pasal 49.
Anggota dari kedua Rumah akan menerima pembayaran tahunan yang sesuai dari
kas negara sesuai dengan hukum.
Pasal 50.
Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan oleh hukum, anggota kedua Rumah akan
dibebaskan dari ketakutan sementara Diet dalam sesi, dan anggota ditangkap
sebelum pembukaan sesi akan dibebaskan selama masa sidang atas permintaan DPR
.
Pasal 51.
Anggota kedua Rumah tidak akan bertanggung jawab di luar Rumah pidato, debat
atau suara yang diberikan di dalam DPR.
Pasal 52.
Sebuah sesi biasa dari Diet harus convoked sekali per tahun.
Pasal 53. Kabinet dapat menentukan
untuk mengadakan rapat sesi yang luar biasa dari Diet. Ketika seperempat atau
lebih dari jumlah anggota salah satu Dewan membuat permintaan, Kabinet harus
menentukan pada pertemuan tersebut.
Pasal 54.
Ketika DPR dibubarkan, harus ada pemilihan umum anggota DPR dalam empat puluh
(40) hari sejak tanggal pembubaran, dan harus Diet convoked dalam waktu tiga
puluh (30) hari dari tanggal pemilu. Ketika DPR dibubarkan, Rumah Anggota
Dewan tertutup pada waktu yang sama. Namun, Kabinet mungkin dalam waktu
mengadakan rapat darurat nasional House of dewan dalam sesi darurat. Kebijakan
yang diambil pada sesi seperti disebutkan dalam ketentuan paragraf sebelumnya
harus sementara dan akan menjadi batal, kecuali disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu sepuluh (10) hari setelah pembukaan sesi
berikutnya Diet .
Pasal 55. Setiap Rumah akan
menghakimi sengketa yang berkaitan dengan kualifikasi dari para anggotanya.
Namun, dalam rangka menolak kursi untuk anggota, perlu mengesahkan resolusi
dengan mayoritas dua pertiga atau lebih dari anggota yang hadir.
Pasal 56.
Bisnis tidak dapat ditransaksikan di salah satu Dewan kecuali satu-sepertiga
atau lebih dari total anggota hadir. Semua hal harus diputuskan, dalam setiap
House, dengan mayoritas yang hadir, kecuali seperti di tempat lain yang
disediakan dalam Konstitusi, dan dalam hal dasi, petugas memimpin harus
memutuskan masalah ini.
Pasal 57 House.
Musyawarah di masing-masing harus publik. Namun, pertemuan rahasia dapat
diselenggarakan di mana mayoritas dua-pertiga atau lebih anggota yang hadir
melewati resolusi untuk itu. catatan ini harus dipublikasikan dan diberikan
sirkulasi umum, kecuali bagian-bagian setiap proses sidang rahasia yang
mungkin dianggap memerlukan kerahasiaan. Setelah permintaan seperlima atau
lebih dari anggota yang hadir, suara anggota tentang masalah apapun harus
dicatat dalam berita acara.
Pasal 58.
Setiap Rumah harus memilih presiden sendiri dan pejabat lainnya.
Setiap Rumah akan membuat peraturan yang berkaitan dengan pertemuan, proses dan disiplin internal, dan dapat menghukum anggota untuk melakukan teratur. Namun, dalam rangka untuk mengusir anggota, mayoritas dua pertiga atau lebih dari anggota yang hadir harus lulus padanya resolusi.
Pasal 59.
Tagihan A menjadi undang-undang pada bagian oleh kedua Rumah, kecuali ditentukan
lain oleh Konstitusi. Sebuah RUU yang disahkan oleh DPR, dan di mana House of
dewan membuat keputusan yang berbeda dari DPR, menjadi hukum ketika melewati
untuk kedua kalinya oleh DPR oleh mayoritas dua pertiga atau lebih dari
anggota yang hadir.Penyediaan paragraf sebelumnya tidak menghalangi DPR dari
menyerukan pertemuan komite bersama kedua Rumah, disediakan oleh hukum. Kegagalan
oleh Dewan dewan untuk mengambil tindakan akhir dalam enam puluh (60) hari
setelah menerima tagihan yang disahkan oleh DPR, waktu istirahat terkecuali,
dapat ditentukan oleh DPR untuk membentuk suatu penolakan terhadap RUU
tersebut oleh Rumah Anggota Dewan.
Pasal 60.
Anggaran pertama harus diserahkan ke DPR. Setelah mempertimbangkan anggaran,
ketika House of dewan membuat keputusan yang berbeda dari DPR, dan ketika
kesepakatan tidak dapat dicapai bahkan melalui sebuah komite bersama kedua
Rumah, diatur oleh hukum, atau dalam hal kegagalan oleh Dewan dewan untuk
mengambil tindakan akhir dalam tiga puluh (30) hari, periode reses
dikecualikan, setelah penerimaan anggaran yang disahkan oleh DPR, keputusan
DPR harus keputusan Diet.
Pasal 61.
Paragraf kedua dari artikel sebelumnya berlaku juga untuk Diet persetujuan
yang dibutuhkan untuk pembuatan perjanjian internasional.
Pasal 62. Setiap Rumah dapat
melakukan investigasi dalam hubungannya dengan pemerintah, dan mungkin
menuntut kehadiran dan kesaksian para saksi, dan produksi rekaman.
Pasal 63 dan.
Perdana Menteri Menteri Negara lain dapat, setiap saat, muncul dalam salah
satu Dewan untuk tujuan berbicara di tagihan, terlepas dari apakah mereka
adalah anggota DPR atau tidak. Mereka harus muncul ketika kehadiran mereka
diperlukan dalam rangka untuk memberikan jawaban atau penjelasan.
Pasal 64.
Diet harus membentuk pengadilan impeachment dari antara anggota kedua Rumah
untuk tujuan mencoba orang hakim terhadap siapa proses penghapusan telah
dilembagakan. Hal-hal yang berkaitan dengan impeachment harus disediakan oleh
hukum.
BAB
V
KABINET
Pasal 65.
Eksekutif daya akan diberikan dalam Kabinet.
Pasal 66.
Kabinet terdiri dari Perdana Menteri, yang akan menjadi kepala, dan Menteri
Negara lain, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Perdana Menteri dan Menteri negara
lain harus warga sipil. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, harus
secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet.
Pasal 67.
Perdana Menteri akan ditunjuk dari antara anggota Diet dengan resolusi Diet.
This designation shall precede all other business. Penunjukan ini akan mendahului
semua bisnis lainnya. Jika DPR dan House of dewan tidak setuju dan jika
kesepakatan tidak dapat dicapai bahkan melalui sebuah komite bersama kedua
Rumah, diatur oleh hukum, atau Rumah dewan gagal untuk membuat penunjukan
dalam waktu sepuluh (10) hari, tidak termasuk masa reses, setelah DPR telah
membuat penetapan, keputusan DPR harus keputusan Diet.
Pasal 68.
Perdana Menteri akan menunjuk Menteri Negara. Namun, jumlah mereka mayoritas
harus dipilih dari antara anggota Diet. Perdana Menteri dapat menghapus Menteri
Negara saat ia memilih.
Pasal 69.
Jika DPR melewati resolusi yang tidak percaya diri, atau menolak resolusi
keyakinan, Kabinet harus mengundurkan diri secara massal, kecuali DPR
dibubarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
Pasal 70.
Ketika ada kekosongan di jabatan Perdana Menteri, atau pada pertemuan pertama
Diet setelah pemilihan umum anggota DPR, Kabinet harus mengundurkan diri
secara massal.
Pasal 71.
Dalam kasus yang disebutkan dalam dua artikel sebelumnya, Kabinet akan terus
fungsinya sampai waktu ketika Perdana Menteri yang baru diangkat.
Pasal 72,.
Perdana Menteri mewakili Kabinet, menyampaikan tagihan, laporan tentang
urusan nasional umum dan hubungan luar negeri ke Diet dan latihan kontrol dan
pengawasan atas cabang administratif.
73. Pasal
Kabinet, di samping fungsi lain administrasi umum, wajib melaksanakan fungsi
sebagai berikut: Administer hukum setia; melakukan urusan negara. Mengelola
urusan luar negeri. Menyimpulkan perjanjian. Namun, harus mendapatkan
persetujuan atau, tergantung pada keadaan, persetujuan kemudian dari Diet. Mengadministrasikan
pelayanan sipil, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum. Siapkan
anggaran, dan menyampaikannya kepada Diet. pesanan kabinet Menetapkan untuk
melaksanakan ketentuan dalam Konstitusi dan hukum. Namun, tidak dapat
memasukkan ketentuan pidana dalam pesanan lemari tersebut kecuali diizinkan
oleh hukum tersebut. Tentukan amnesti umum, amnesti khusus, pergantian
hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.
Pasal 74.
Semua hukum dan kabinet pesanan harus ditandatangani oleh Menteri Negara dan
ditandatangani oleh Perdana Menteri.
Pasal 75.
Para Menteri Negara, selama masa jabatannya, tidak akan dikenakan tindakan
hukum tanpa persetujuan dari Perdana Menteri. Namun, hak untuk mengambil
tindakan yang tidak terganggu dengan ini.
BAB
VI
YUDIKATIF
Pasal 76.
Kekuasaan kehakiman Seluruh hak dalam Mahkamah Agung dan di pengadilan lebih
rendah seperti ditetapkan oleh hukum. Tidak ada pengadilan luar biasa harus
ditetapkan, dan tidak setiap organ atau badan Eksekutif diberikan kekuasaan
kehakiman akhir. Semua hakim harus independen dalam melaksanakan hati nurani
mereka dan harus terikat hanya oleh Konstitusi ini dan hukum.
Pasal 77. Mahkamah Agung dipegang
dengan kekuasaan membuat aturan di bawah yang menentukan aturan prosedur dan
praktek, dan hal yang berhubungan dengan pengacara, disiplin internal
pengadilan dan administrasi urusan peradilan. Publik harus tunduk pada
aturan-kekuatan pembuatan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat melimpahkan
wewenang untuk membuat aturan untuk pengadilan rendah ke pengadilan tersebut.
Pasal 78.
Hakim tidak harus dihilangkan kecuali dengan impeachment umum, kecuali secara
hukum dinyatakan mental atau fisik tidak kompeten untuk melakukan tugas
resmi. Tidak ada tindakan disipliner terhadap hakim harus dikelola oleh organ
eksekutif atau lembaga.
Pasal 79;.
Agung Pengadilan harus terdiri dari Ketua Hakim tersebut dan jumlah hakim
yang akan ditentukan oleh hukum semua hakim tersebut kecuali Hakim Ketua akan
diangkat oleh Kabinet. Pengangkatan hakim Mahkamah Agung akan ditinjau oleh
orang-orang pada pemilihan umum pertama anggota DPR setelah pengangkatan
mereka, dan akan ditinjau kembali pada pemilihan umum pertama anggota DPR
setelah selang sepuluh (10) tahun, dan dalam cara yang sama setelahnya. Dalam
kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf di atas, ketika mayoritas pemilih
nikmat pemberhentian hakim, ia akan diberhentikan. Hal yang berkaitan untuk
meninjau harus ditentukan oleh hukum. Para hakim Mahkamah Agung harus pensiun
pada pencapaian usia sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Semua hakim tersebut
akan menerima, pada interval dinyatakan teratur, kompensasi yang layak yang
tidak akan menurun selama masa jabatan mereka kantor.
Pasal 80.
Para hakim pengadilan rendah akan diangkat oleh Kabinet dari daftar
orang-orang yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Semua hakim tersebut akan
menjabat untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dengan hak istimewa
pengangkatan kembali, dengan ketentuan bahwa mereka akan pensiun pada
pencapaian usia sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Para hakim pengadilan
rendah akan menerima, pada interval dinyatakan teratur, kompensasi yang layak
yang tidak akan menurun selama masa jabatan mereka kantor.
Pasal 81.
Mahkamah Agung adalah pengadilan terakhir dengan kekuatan untuk menentukan
konstitusionalitas dari setiap hukum, perintah, peraturan atau tindakan
resmi.
Pasal 82.
Ujian harus dilakukan dan penghakiman menyatakan secara terbuka.
Dimana pengadilan bulat menentukan publisitas untuk membahayakan ketertiban umum atau moral, pengadilan dapat dilakukan secara pribadi, tetapi pengadilan kejahatan politik, pelanggaran yang melibatkan pers atau kasus-kasus di mana hak-hak orang sebagaimana dijamin dalam Bab III Konstitusi ini dalam pertanyaan harus selalu dilakukan secara terbuka.
BAB
VII
KEUANGAN
Pasal 83.
Kekuatan untuk mengelola keuangan nasional harus dilaksanakan sebagai Diet
harus menetapkan.
Pasal 84.
Tidak ada pajak baru dikenakan atau yang sudah ada diubah kecuali dengan
hukum atau di bawah kondisi seperti hukum mungkin resep.
Pasal 85.
Tidak ada uang yang harus dikeluarkan, dan tidak mewajibkan Negara itu
sendiri, kecuali sebagaimana diizinkan oleh Diet.
Pasal 86.
Kabinet harus menyiapkan dan menyampaikan kepada Diet untuk pertimbangan dan
keputusan anggaran untuk setiap tahun pajak.
Pasal 87.
Dalam rangka untuk menyediakan kekurangan yang tak terduga dalam anggaran,
dana cadangan dapat diotorisasi oleh Diet yang akan dikeluarkan pada tanggung
jawab Kabinet.
Kabinet harus mendapatkan persetujuan berikutnya Diet untuk semua pembayaran dari dana cadangan.
Pasal 88.
Semua milik Rumah Tangga Kekaisaran harus milik Negara. Semua biaya dari
Rumah Tangga Kekaisaran harus disesuaikan oleh Diet dalam anggaran.
Pasal 89.
Tidak ada uang publik atau properti lainnya harus dikeluarkan atau telah
ditentukan penggunaannya untuk kepentingan, penggunaan atau pemeliharaan
setiap lembaga agama atau asosiasi, atau untuk apapun, pendidikan atau amal
usaha baik hati tidak berada di bawah kendali otoritas publik.
Pasal 90.
Akun Akhir dari pengeluaran dan pendapatan Negara akan diaudit setiap tahun
oleh Dewan Audit dan disampaikan oleh Kabinet ke Diet, bersama dengan laporan
audit, selama tahun fiskal segera setelah periode yang dicakup. Organisasi
dan kompetensi Dewan Audit harus ditentukan oleh hukum.
Pasal 91.
Pada interval teratur dan setidaknya setiap tahun Kabinet wajib melaporkan kepada
Diet dan orang-orang tentang keadaan keuangan nasional.
BAB
VIII
PEMERINTAH
DAERAH DIRI
Pasal 92.
Peraturan tentang organisasi dan operasi dari lembaga publik lokal harus
ditetapkan oleh hukum sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
Pasal 93.
The entitas publik lokal harus menetapkan majelis sebagai organ musyawarah
mereka, sesuai dengan hukum. Para petugas chief executive semua entitas
masyarakat setempat, anggota majelis mereka, dan seperti para pejabat lokal
lainnya sebagaimana ditentukan oleh hukum akan dipilih melalui pemilu langsung
dalam beberapa komunitas mereka.
Pasal 94.
Entitas publik lokal berhak untuk mengelola harta mereka, dan urusan
administrasi dan menetapkan ketentuan mereka sendiri dalam hukum.
Pasal 95,.
Khusus Sebuah hukum yang berlaku hanya untuk satu entitas masyarakat lokal,
tidak bisa berlaku pada Diet tanpa persetujuan dari mayoritas pemilih dari
entitas masyarakat lokal yang bersangkutan, diperoleh sesuai dengan hukum.
BAB
IX
PERUBAHAN
Pasal 96.
Amandemen terhadap Konstitusi ini harus diprakarsai oleh Diet, melalui suara
concurring dari dua-pertiga atau lebih dari semua anggota dari setiap House
dan kemudian akan diserahkan kepada rakyat untuk ratifikasi, yang akan
memerlukan suara setuju dari mayoritas dari semua suara yang diberikan
padanya, pada referendum khusus atau pada pemilihan seperti Diet harus
ditentukan. Perubahan ketika begitu diratifikasi harus segera diumumkan oleh
Kaisar atas nama rakyat, sebagai bagian integral dari Konstitusi ini.
BAB
X
SUPREMASI
HUKUM
Pasal 97
ini hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi ini kepada orang-orang
Jepang adalah buah dari perjuangan berusia usia manusia untuk bebas, mereka
telah selamat dari tes banyak menuntut ketahanan dan diberikan atas dan masa
depan generasi ini dalam kepercayaan, yang akan diadakan untuk semua
terhormat waktu.
Pasal 98.
Konstitusi ini harus hukum tertinggi bangsa dan hukum tidak ada, ordonansi,
variasi baru kekaisaran atau tindakan pemerintah lainnya, atau bagian daripadanya,
bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini, akan memiliki kekuatan hukum
atau validitas.
Perjanjian disimpulkan oleh Jepang dan hukum mapan bangsa akan setia diamati. Pasal 99 atau. Kaisar Bupati serta Menteri Negara, anggota Diet, hakim, dan semua pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung Konstitusi ini.
BAB
XI
KETENTUAN
TAMBAHAN
Pasal 100.
Konstitusi ini harus diberlakukan sebagai dari hari ketika periode enam bulan
akan berlalu dihitung dari hari ditetapkan. Diberlakukannya undang-undang
yang diperlukan untuk penegakan Konstitusi ini, pemilihan anggota House of
dewan dan prosedur untuk pertemuan dari Diet dan prosedur persiapan lainnya
yang diperlukan untuk penegakan Konstitusi ini dapat dilakukan sebelum hari
yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya.
Pasal 101.
Jika DPR dari dewan tidak dibentuk sebelum tanggal efektif Konstitusi ini,
DPR akan berfungsi sebagai Diet sampai waktu seperti Rumah dewan harus
dibentuk.
Pasal 102.
Masa jabatan selama setengah anggota DPR dewan melayani dalam jangka pertama
di bawah Konstitusi ini harus tiga tahun. Anggota jatuh di bawah kategori ini
harus ditentukan sesuai dengan hukum.
Pasal 103.
Para Menteri Negara, anggota DPR dan hakim di kantor pada tanggal efektif
Konstitusi ini, dan semua pejabat publik lainnya yang menempati posisi sesuai
dengan posisi seperti yang diakui oleh Konstitusi ini tidak akan kehilangan
posisi mereka secara otomatis pada account penegakan Konstitusi ini kecuali
dinyatakan khusus oleh undang-undang. Ketika, bagaimanapun, penerus dipilih
atau ditunjuk berdasarkan ketentuan Konstitusi ini, mereka akan kehilangan
posisi mereka sebagai hal yang biasa.
Ada banyak perdebatan
seputar isu revisi konstitusi di Jepang. Pada bulan November 2005 yang lalu,
dalam rangka merayakan hari jadinya yang ke-50, Partai Demokrasi Liberal
(Liberal-Democratic Party / LDP), menerbitkan ‘Draft Konstitusi Baru’. Dalam
dunia yang terus menerus berubah seperti sekarang, sebenarnya cukup berisiko
bagi sebuah negara maju untuk membuat sebuah konstitusi baru dengan visi abad
21. Hal tersebut dikarenakan saat ini konsep negara bangsa, yang telah
membentuk dunia modern, telah mengalami perubahan-perubahan yang dramatis,
dan juga karena sekarang belum terlihat dengan jelas tantangan seperti apa
yang ada di masa depan.
Perdebatan tentang revisi
konstitusi, di satu sisi, adalah perdebatan tentang ketidaksesuaian antara
pernyataan dalam konstitusi Jepang tentang penolakan atas upaya-upaya
mempersenjatai diri, dengan hak untuk menyatakan perang. Hal yang terakhir
adalah hal yang saat ini sedang coba ditegakkan oleh pemerintahan Jepang di
bawah Abe. Sementara di sisi lain, perdebatan itu adalah juga tentang pentingnya
hubungan keamanan antara Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dari sudut mana pun
melihat isu ini ? terlepas dari berbagai tuntutan seputar kepentingan
keamanan pihak AS ? adalah sangat berisiko untuk merancang konstitusi baru
pada abad 21 tanpa memahami perubahan karakteristik negara-bangsa di jaman
modern. Agar dapat memahami kecenderugan masa depan, kita harus mempelajari
masa lalu. Konsitusi Jepang yang berlaku sekarang sudah hampir berusia 60
tahun, dan kita perlu memeriksa sejarah konstitusi ini selama 60 tahun itu
sebelum mengambil langkah berikutnya. Namun, Komite Kajian Konstitusi
(Constitutional Research Committee) yang dibentuk kedua rumah Diet (parlemen
Jepang), yang diharapkan dapat melakukan kajian sejarah yang vital tersebut,
ternyata telah gagal melaksanakan tugasnya dalam memahami sejarah.
Sumber lain juga memuat
hal yang sama menyangkut amandemen Konstitusi pasal 9. Pada awalnya mayoritas
warga negara Jepang menyetujui semangat Pasal 9 dan menganggapnya penting
secara pribadi. Namun sejak tahun 1990-an telah terjadi pergeseran dari
sikap, yang lebih bertoleransi atas kemungkinan revisi atas pasal tersebut,
sehingga memungkinkan adanya penyesuaian antara peran Pasukan Bela Diri
Jepang dengan Pasal 9. Selain itu, beberapa warga negara juga menganggap
bahwa Jepang seharusnya melibatkan Pasukan Bela Diri dalam upaya pertahanan
kolektif, misalnya sebagaimana yang pernah dibentuk di bawah Dewan Keamanan
PBB dalam Perang Teluk. Perdana Menteri Shinzo Abe menandai ulang tahun ke-60
Konstitusi Jepang pada tahun 2007 dengan seruannya untuk melakuan peninjauan
kembali secara berani terhadap dokumen tersebut, sehingga dapat mengizinkan
negara untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan global serta
membangkitkan kembali kebanggaan nasional.[2]
Pasal 9 Konstitusi Jepang
adalah suatu klausul dalam Konstitusi Nasional Jepang yang melarang
dilakukannya perang oleh negara. Konstitusi ini mulai berlaku pada 3 Mei
1947, yaitu segera setelah selesainya Perang Dunia II. Dalam naskahnya,
negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang
penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Pasal
tersebut juga menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, angkatan
bersenjata dengan kesanggupan untuk berperang tidak akan dipertahankan.
Meskipun ada banyak pihak
yang menginginkan dilakukannya amandemen pada beberapa pasal tertentu namun
pada kenyataannya konstitusi belum diubah sekali sejak tahun 1947 ditetapkan.
Pasal 96 menetapkan bahwa perubahan dapat dibuat untuk setiap bagian dari
konstitusi. Namun, amandemen yang diusulkan terlebih dahulu harus disetujui
oleh kedua majelis Diet, dengan setidaknya mayoritas super dari dua-pertiga
dari setiap rumah (bukan hanya mayoritas sederhana ). Hal ini kemudian harus
diserahkan kepada referendum di mana cukup untuk itu harus didukung oleh
mayoritas sederhana suara yang dikeluarkan. Suatu perubahan yang sukses akhirnya
diundangkan oleh Kaisar, tetapi raja tidak dapat memveto amandemen.
|
|
|
|
|
B. SISTEM PARLEMEN JEPANG
Parlemen Jepang
adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem britania. Parlemen
Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah terdiri
dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh
rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah di bubarkan. Majelis
tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memilii masa jabatan 6 tahun
dan dipilih langsung oleh rakyat. Warga Negara Jepang berusia 20 tahun ke atas
memiliki hak untuk memilih.[3]
Jepang termasuk Negara yang
menganut sistem perwakilan bicameral atau system perwakilan dua kamar. Diet
(Parlemen) terdiri dari House of Representatives (DPR) dan House of Councilors
. diet adalah pusat kegiatan politik Jepang. Diet (Parlemen) menurut konstitusi
1947 adalah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat Jepang dan satu-satunya
badan pembuat UU atau badan legislative. Sedang Raja, hanyalah symbol atau lambing
Negara dan kesatuan bangsa.
Kabinet Jepang
beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah
seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai
Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993.
Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan
partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik
Jepang.
Perdana Menteri Jepang
adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di
antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing
memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan.
Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen.
Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat
Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan
atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan
dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana
Menteri.
Parlemen Jepang seperti
juga parlemen-parlemen di Negara-negara demokrasi barat, hanya berperan
terbatas dalam proses perundang-undangan. Sebagian mayoritas dari Rancangan
Undang-Undang (RUU) itu bukan berasal dari parlemen, melainkan dari pemerintah,
di mana birokrasi Negara secara tradisionel dihampiri sebuah faktor yang
sentral dalam persiapan dan penerapannya. Begitu banyak RUU dalam waktu lampau
berasal dari birokrasi ministerial, yang dibawa secara formal dari pemerintah
ke parlemnen. Tugasnya parlemen secara keseluruhan adalah memutuskan
Undang-Undang dan anggaran belanja, menyetujui perjanjian-perjanjian, memilih
perdana menteri dan mengelurarkan keputusan-keputusan tambahan untuk UU. Di
samping itu setiap dari dua lembaga ini bisa mengatur komisi pencari fakta,
bisa menasihati petisi-petisi, bisa memilih juru bicaranya sendiri dan memilih
pimpinan-pimpinan dari panitia-panitia yang tetap, seperti juga bisa memilih
pembawa-pembawa fungsi yang lainnya.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para Menteri. Perdana menteri merupakan salah satu anggota parlemen yang dilantik olek rekan-rekan sejawatnya. Perdana Menteri berkuasa melantik menteri-menteri yang lain. Gedung Parlemen Nasional (kokkai-gijido) terletak di Nagatocho, Chiyoda, Tokyo.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para Menteri. Perdana menteri merupakan salah satu anggota parlemen yang dilantik olek rekan-rekan sejawatnya. Perdana Menteri berkuasa melantik menteri-menteri yang lain. Gedung Parlemen Nasional (kokkai-gijido) terletak di Nagatocho, Chiyoda, Tokyo.
Perbedaan Majelis Tinggi
dan Majelis Rendah. Majelis Rendah memiliki beberapa kekuasan yang tidak
diberikkan kepada Majelis Tinggi. Bila sebuah rancangan undang-undang dilewati
oleh majelis remdah, tetapi diveto oleh Majelis Tinggi, Majelis Tinggi dapat
melewati keputusan yang dibuat di Majelis Tinggi dengan sebuah veto yang
menghasilkan persetujuan sebesar dua per tiga. Dalam kasus persetujuan, dana,
dan pemilihan perdana menteri, Majelis tinggi hanya dapat menunda pelaksanaan,
tetapi tidak memblok legislasi. Sebagai hasilnya Majelis Rendah dianggap lebih
berkuasa. Anggota dari Majelis Rendah, yang dipili dengan masa tugas 4 tahun,
menjabat lebih pendek dibandingan dengan anggota Majelis Tinggi, yang dipilih
untuk menjabat selama 6 tahun. Majelis Rendah dapat juga dibubarkan oleh
Perdana Menteri atau melalui mosi yang tidak percaya, sedangkan Makelis Tinggi
tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu Majelis Tinggi dianggap lebih sensitive
terhadap pendapat rakyat, dan diberi nama “Majelis rendah”. Istilah ini juga
merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, oleh Kizokuin (nama majelis
Tinggi pada tahun 1889-1947) berfungsi sebagai Majelis Tinggi Aristokratis
dalam sebuah bentuk yang mirip dengan sistem Westminster pada masa itu.
C. SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG
Jepang menganut
sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan
rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara
langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri.
Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet negara. kewenangan legislatif
diberikan dalam bikameral Diet Nasional dan, dimana sebelumnya majelis tinggi
telah terdiri dari anggota kaum bangsawan, konstitusi baru dengan ketentuan
bahwa kedua kamar dipilih secara langsung. Kewenangan eksekutif dilaksanakan
oleh Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada badan legislatif,
sementara yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung .[4]
Jepang
mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer pasca Perang Dunia II. Yang
menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dia tidak hanya memimpin
kabinet, tetapi juga memimpin partai mayoritas di parlemen atau majelis rendah.
Perdana Meneteri bertanggung jawab kepada Diet ataiu Kokkai yang adalah majelis
rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Tinggi terdiri atas wakil rakyat yang
mewakili seluruh rakyat Jepang. Majelis tinggi ini berhak menangguhkan suatu
UU. Sementara itu, majelis rendah memegang kekuasaan legislatif.
Berdasarkan konstitusi
Jepang (1947), Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan
rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang
sesungguhnya. Dengan demikian, berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar
Jepang secara formal bukanlah kepala negara.[5]
meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebaimana layaknya seorang kepala
negara. Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai ( 平和憲法, Heiwa-Kenpō?)," memiliki karakteristik
utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang
terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan
de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran.Seorang
Perdana Menteri yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari – hari dipilih
oleh anggota parlemen. Perdana Menteri tersebut merupakan salah satu dari
anggota parlemen. Naoto Kan
saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Parlemen Jepang sendiri dipilih untuk masa
bakti empat tahun. Parlemen Jepang dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada
pemerintah yang dapat menyebabkan bubarnya kabinet
Kekuasaan yudikatif
terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah,
seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah
Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, dan 14 Hakim lainnya, semuanya
ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang
bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir, yang menangani kasus seperti
pelanggaran lalu-lintas, dll.
Di Jepang terdapat
47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300
pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi :
pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan
pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan
administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk
setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih
oleh rakyat setempat melalui pemilihan.
Pemerintahan Lokal
Jepang
memiliki kesatuan daripada sistem pemerintahan federal, di mana yurisdiksi
lokal sangat tergantung pada pemerintah pusat finansial. Hal ini dilakukan
terutama menyangkut finansial karena banyak pekerjaan pemerintah daerah
memerlukan dana yang diprakarsai oleh departemen nasional.. Hal ini dikenal
sebagai "tiga puluh persen otonomi". Kekuasaan ini adalah tingkat
tinggi dan kebijakan standarisasi organisasi antara yurisdiksi lokal yang
berbeda yang memungkinkan mereka untuk melestarikan dari mereka prefektur ,
kota, atau kota. Beberapa yurisdiksi kolektif yang lebih, seperti Tokyo
dan Kyoto ,
telah bereksperimen dengan kebijakan di bidang-bidang seperti kesejahteraan
sosial yang kemudian diadopsi oleh pemerintah nasional.
Jepang
dibagi menjadi empat puluh tujuh divisi administratif, prefektur :
satu kabupaten metropolitan (ke-Tokyo), dua prefektur perkotaan (fu-Kyoto dan Osaka ),
tiga empat puluh pedesaan prefektur (ken), dan satu "kabupaten" (kabupaten
catatan berbeda dari senjata yang muncul kemudian) (lakukan- Hokkaido ).
kota-kota besar dibagi lagi menjadi bangsal (ku), dan membagi lebih lanjut ke
kota-kota, atau daerah sekitar (machi atau Cho), atau subprefektur (shichō) dan
kabupaten (gun).
Kota
adalah unit pemerintahan sendiri dikelola secara independen dari yurisdiksi
yang lebih besar di mana mereka berada. Dalam rangka mencapai status shi,
yurisdiksi harus memiliki minimal 30.000 penduduk, 60 persen di antaranya
terlibat dalam pekerjaan perkotaan. Istilah machi dan Cho menunjuk
berpemerintahan sendiri kota-kota di luar kota serta tempat segala bangsal
perkotaan. Seperti kota-kota, masing-masing memiliki walikota sendiri terpilih
dan perakitan. Desa adalah entitas
terkecil pemerintahan sendiri di daerah pedesaan. Mereka sering terdiri dari
sejumlah dusun pedesaan (Buraku) yang mengandung beberapa ribu orang yang
terhubung ke satu sama lain melalui kerangka resmi dikenakan administrasi desa
Desa memiliki walikota dan dewan dipilih untuk masa jabatan empat-tahun.
Semua
dan kotamadya prefektur di Jepang diatur mengikuti Undang-Undang
Otonomi Daerah , undang-undang yang
diterapkan secara nasional di 1947 . Yurisdiksi
Masing-masing memiliki eksekutif, yang disebut Gubernur dalam prefektur dan
walikota di
kota. Sebagian besar jurisdiksi juga memiliki sebuah parlemen satu kamar gikai ? ),
meskipun kota-kota dan desa dapat memilih untuk tata-kelola langsung oleh warga
negara dalam majelis umum. Baik eksekutif dan perakitan yang dipilih melalui
pemilu setiap empat tahun.
Pemerintah
daerah mengikuti versi modifikasi dari pemisahan kekuasaan digunakan dalam
pemerintahan nasional. Perakitan Sebuah mungkin melewati mosi tidak percaya
pada eksekutif, dalam hal ini eksekutif harus baik membubarkan perakitan dalam
waktu sepuluh hari atau secara otomatis kehilangan kantor mereka. Setelah
pemilu berikutnya, Namun, eksekutif tetap di kantor kecuali majelis baru lagi
melewati resolusi tidak percaya diri.
Metode
utama pembuatan peraturan daerah peraturan
daerah dan peraturan daerah. Tata cara, mirip dengan
undang-undang dalam sistem nasional, yang dilalui oleh perakitan dan mungkin
memaksakan terbatas hukuman pidana untuk pelanggaran (sampai 2 tahun penjara
dan / atau 1 juta yen dalam denda). Peraturan, mirip dengan perintah kabinet dalam
sistem nasional, tersebut diteruskan oleh eksekutif secara sepihak, yang
digantikan oleh peraturan yang saling bertentangan, dan hanya dapat mengenakan
denda sampai dengan 50.000 yen. Pemerintah daerah juga umumnya memiliki
beberapa komite, seperti dewan sekolah, komite keamanan publik (bertanggung
jawab untuk mengawasi polisi ),
komite personalia, komite pemilu dan komite audit. Ini mungkin dipilih langsung
atau dipilih oleh eksekutif, perakitan atau keduanya.
Semua
prefektur diwajibkan untuk menjaga departemen urusan umum, keuangan, kesejahteraan,
kesehatan, dan tenaga kerja. Departemen pertanian, perikanan, kehutanan,
perdagangan, dan industri adalah opsional, tergantung pada kebutuhan lokal.
Gubernur bertanggung jawab atas semua kegiatan yang didukung melalui perpajakan
lokal atau pemerintah nasional.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Konstitusi
Kekaisaran Jepang dari 1890
(disingkat sebagai "Konstitusi Meiji"), adalah hukum dasar negara
Jepang yang paling awal. Setelah Restorasi
Meiji ditetapkan pada 1868 ,
bentuk konstitusi Jepang menjadi konstitusional monarki
absolut berdasarkan Prusia
model. Akibatnya, Tenno
adalah penguasa tertinggi, dan pengikutnya di kabinet ,
yang Perdana
Menteri akan dipilih oleh Dewan
Penasihat . Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perdana
Menteri dan kabinetnya tidak selalu dipilih dari
anggota terpilih dari Diet.
Kemudian dilakukan Prosedur untuk
mengubah “Konstitusi Meiji" yang sebelumnya berlaku, sepenuhnya direvisi
menjadi Konstitusi baru seperti Konstitusi yang berlaku pada tanggal 3 Mei 1947 . Hingga
saat ini, konstitusi ini masih di gunakan.
Jepang termasuk Negara yang
menganut sistem perwakilan bicameral atau system perwakilan dua kamar. Diet
(Parlemen) terdiri dari House of Representatives (DPR) dan House of Councilors
. diet adalah pusat kegiatan politik Jepang. Diet (Parlemen) menurut konstitusi
1947 adalah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat Jepang dan satu-satunya
badan pembuat UU atau badan legislative. Sedang Raja, hanyalah symbol atau lambing
Negara dan kesatuan bangsa.
Jepang menganut
sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan
rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara
langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri.
Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet negara. kewenangan legislatif
diberikan dalam bikameral Diet Nasional dan, dimana sebelumnya majelis tinggi
telah terdiri dari anggota kaum bangsawan, konstitusi baru dengan ketentuan
bahwa kedua kamar dipilih secara langsung. Kewenangan eksekutif dilaksanakan
oleh Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada badan legislatif,
sementara yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung .
Jepang mempraktikkan sistem pemerintahan
parlementer pasca Perang Dunia II. Yang menjadi kepala pemerintahan adalah
Perdana Menteri. Dia tidak hanya memimpin kabinet, tetapi juga memimpin partai
mayoritas di parlemen atau majelis rendah. Perdana Meneteri bertanggung jawab
kepada Diet ataiu Kokkai yang adalah majelis rendah dan Majelis Tinggi. Majelis
Tinggi terdiri atas wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang. Majelis
tinggi ini berhak menangguhkan suatu UU. Sementara itu, majelis rendah memegang
kekuasaan legislatif.
DAFTAR PUSTAKA
Kishimoto, Koichi. Politik di Jepang
Modern. Tokyo: Japan Echo, 1988. ISBN 4-915226-01-8 . Tokyo: Japan Echo, 1988.
ISBN 4-915226-01-8 . Pages 7–21. Halaman 7-21
Edward J. L. Southgate, "From Japan to
Afghanistan: The U.S.-Japan Joint Security Relationship, The War on Terror and
the Ignominious End of the Pacifist State?," University of Pennsylvania
Law Review 151, hlm. 1599.
James E. Auer, "Article Nine of Japan's
Constitution: From Renunciation of Armed Force 'Forever' to the Third Largest
Defense Budget in the World," Law and Contemporary Problems 53 (1990).
Hajime Imai, Sebuah Referendum Mengenai
"Pasal 9 Konstitusi Jepang"), (10 Oktober 2003), hlm. 31-38.
Hikaru Ōta and Shin-Ichi Nakazawa Mari
Mendaftarkan Pasal 9 Konstitusi Jepang ke Situs Warisan Budaya Dunia.), (17
Agustus 2006),
Library of Congress Country Studies , The
Constitutions of Japan,http://en.wikipedia.org/wiki/May_3,
Diakses pada tanggal 6 Oktober 2010,
Pukul 07.39 WITA
Kedutaan Besar
Jepang di Indonesia, Pasal 9 Konstitusi Jepang, http://wapedia.mobi/id/Pasal_9_Konstitusi_Jepang, Diakses pada tanggal 29 September 2010,
Pukul 12.16 WITA
CIA,
Pemerintahan Jepang. www.World Factbook; Japan. CIA. Diakses pada 27 Maret
2007, Pukul 11.45 WITA
Kedutaan Besar
Jepang di Indonesia, Pemerintahan, http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp.html, Diakses pada tanggal 29 September 2010,
pukul 12.59 WITA
Kedutaan Besar
Jepang di Indonesiaa, Konstitusi Jepang.
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Jepang, Diakses pada tanggal 29 September, Pukul
15.09 WITA
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Jepang"
[1] Library
of Congress Country Studies , The Constitutions of Japan,http://en.wikipedia.org/wiki/May_3, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2010, Pukul 07.39 WITA
[2] Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Pasal 9
Konstitusi Jepang, http://wapedia.mobi/id/Pasal_9_Konstitusi_Jepang, Diakses pada tanggal 29 September 2010,
Pukul 12.16 WITA
[4] Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Pemerintahan, http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp.html, Diakses pada tanggal 29 September 2010,
pukul 12.59 WITA
[5] Kedutaan Besar Jepang di Indonesiaa, Konstitusi Jepang. http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Jepang, Diakses pada tanggal 29 September, Pukul
15.09 WITA